DESENTRALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA:TANTANGANDANPERSOALAN KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sri Sunarti Purwaningsih

Abstract


Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan, demikian pula untuk bidang keluarga berencana. 'Tulisan ini bertujuan mengemukakan bahasan terkait dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi bidang K.B baik di tingkat nasional maupun kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat nasional, tantangan yang dihadapi di antaranya perubahan kewenangan dan struktur organisasi pengelola Keluarga Berencana, berkurangnya
anggaran dan SDM, serta menurunnya capaian indikator kependudukan. Demikian pula di Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam penyelenggaran program keluarga berencana antara lain karena penurunan jumlah PLK.B dan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Setelah adanya desentralisasi program K.B, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program K.B dibandingkan dengan era sebelumnya. Menghadapi berbagai persoalan tersebut, program revitalisasi program K.B yang telah digagas oleh pemerintah
pusat, perlu digalakkan kembali disertai dengan sinergi antara pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Keywords


otonomi daerah, desentralisasi program Keluarga Berencana, revitalisasi program K.B, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Barat

Full Text:

PDF

References


Biro Pusat Statistik (BPS) dan Macro Internasional. (2008). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, Calverton, Maryland, USA:BPS dan Macro International.

BKKBN. (2002). Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga. Jakarta.

BKKBN. (2004). Buku Pegangan Penyuluh KB: Kepmen 120/MPAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya. Jakarta.

BKKBN. (2004). Perencanaan Program KB Nasional. Jakarta.

BKKBN. (2004). Pedoman Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Kabupaten/Kota. Jakarta.

BKKBN. (2005). Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2005-2009. Deputi KB dan KR.

BKKBN. (2005). Laporan Pengendalian Program KB Nasional Tahun 2005. Jakarta.

BKKBN. (2005). Rapat Kerja KB Nasional Tahun 2005: Materi dan Rumusan Hasil. Jakarta.

BKKBN dan LDUI. (2005). Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia: Keterkaitan Konsensus ICPD dengan Target MDGs. Jakarta.

BKKBN Provinsi Jawa Barat. (2005). Rakerda Program KB Nasional 2005. Bandung.

BKKBN Provinsi Jawa Timur. (2005). Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2005. Surabaya.

BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. (2005). Paparan Binwil dengan Tim Pusat di Provinsi Kalimantan Barat, 19 Agustus 2005. Pontianak.

BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. (2005). Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005. Pontianak.

BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2005). Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005. Kupang.

Noerdin, M. (2004). Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Program Keluarga Berencana Nasional, Paparan pada Kegiatan Rakorbangpus Tahun 2003.

Hartono, D., Widayatun, Purwaningsih, S. S., Handayani, T., Latifa, A., Fatoni, Z. (2005). System Analysis of BKKBNs New Roles, Functions and Structure under the Decentralized System. Jakarta: PPK-LIPI, BKKBN dan UNFPA-Indonesia.

Hull, T. H. (1987). In Hugo, G.J., et al. 1987. The Demographic Dimension in Indonesian Development. Singapore: Oxford University Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.

Rahardjo, P. (n.d). Emerging Role of Field Staff of Population/Family Planning Agency: the Case of Indonesia. International Council on Management of Population Programs.

Republic Indonesia. (2004). Indonesia Country Report. The Progress Made in Achieving the Goals and Objectives of the PoA of the ICPD. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.14203/jki.v7i2.28

Copyright (c) 2016 Jurnal Kependudukan Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences

Widya Graha Building, 7th and 10th floors, Ruang 2127
Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta Selatan, Telp (021) 5221687
Website: http:/kependudukan.lipi.go.id;
E-Journal: http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id
Pustaka: http://pustaka.kependudukan.lipi.go.id
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------