KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA: MASALAH DAN HARAPAN

Umi Yuminarti

Abstract


Transmigration in Papua is perceived as an important approach to improve welfare, to achieve equity in regional development, and to bond the nation. However, this policy has also been a subject of criticism. Thus, the implementation of transmigration policy in Papua needs to be adjusted along with the enforcement of Special Autonomy Law in this province. The transmigration program is expected to be pro-indigenous (affirmative action). This article discusses the role of transmigration in the development of Papua with some related issues which potentially threaten the existence of the local community. Data and information sources in this study are the result of desk reviews from research reports, articles, books, and supporting documents. The result shows transmigration has a significant role in the development process of Papua. Still, it should consider the fundamental rights of the indigenous to avoid conflict in the community. Besides that, the implementation of transmigration program should follow democratic principles to foster the participation of communities in the development process. 


Keywords


transmigration, special autonomy, Perdasi, affirmative policy

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Y., Musaad, I., Pattiasina, T. F., & Faisol A. (2011). Laporan penyusunan rencana pengembangan masyarakat di UPT Sobey SP III Warayaru Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Tidak diterbitkan.

Abdullah, Y., Musaad, I., Yuminarti, U., & Kurniawan, P., (2014). Laporan penyusunan rencana pengembangan masyarakat di UPT Tomage Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Tidak diterbitkan.

Andreawaty, A. C. (2014, 11 November). Tantangan penolakan program transmigrasi di Papua. Diakses dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16617&type=108#.WT9c75KGPIU

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua. (2012). Laporan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua. Jayapura: Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua

Djojosoekarto, A., Sumarwoto, R., & Suryaman, C. (Ed.). (2008). Kinerja otonomi khusus Papua. Diakses dari https://www.scribd.com/document/78497661/ 20101104214232-Kinerja-Otsus-Papua

Dwiyanto, A. (2003). Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Hardjono. (1982). Transmigrasi: Dari kolonisasi sampai swakarsa. Jakarta: Gramedia.

Heeren, H. J. (1979). Transmigrasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2011). Konsep Pedoman perencanaan pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi. Jakarta: Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan.

Levang, P. (2003). Ayo ke tanah sabrang: Transmigrasi di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Mansoben, J. R. (1994). Sistem politik tradisional di Irian Jaya (Disertasi Doktor). Universiteit Leiden.

Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan.

Swasono, S. (1986). Reorientasi dalam transmigrasi: Merencanakan keunggulan komparatif, dalam S. Swasono & M. Singarimbun (Ed.), Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (hal. 362-369). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Witoelar, E. (2000). Pengelolaan pantai dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan pengembangan wilayah. Prosiding seminar nasional pengelolaan ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil dalam konteks negara kepulauan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.

Yudohusodo, S. (1998). Transmigrasi: Kebutuhan negara kepulauan berpenduduk heterogen dengan persebaran yang timpang. Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.

Yuminarti, U., Musaad, I., & Mustiah D. (2012). Laporan penyusunan rencana pengembangan masyarakat di UPT Warikon Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tidak diterbitkan.




DOI: https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.215

Copyright (c) 2017 Jurnal Kependudukan Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences
Widya Graha Building, 7th and 10th floors
Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta Selatan, Telp (021) 5221687
Website: http:/kependudukan.lipi.go.id;
E-Journal: http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id
Pustaka: http://pustaka.kependudukan.lipi.go.id
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------